Cara Cek Bansos PKH di Hp Maret 2026 Jadwal Cair & Nominal

Memasuki bulan Maret 2026, denyut nadi perekonomian masyarakat kelas bawah kembali berdetak lebih kencang. Bulan ini bukan hanya sekadar pergantian kalender, melainkan momen krusial yang sangat dinantikan oleh jutaan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di seluruh penjuru Tanah Air. Pasalnya, bulan Maret sering kali menjadi titik puncak pencairan Program Keluarga Harapan (PKH) Tahap 1, atau di beberapa daerah menjadi awal akselerasi pencairan Tahap 2, terutama untuk menyongsong kebutuhan krusial menjelang bulan suci Ramadhan.

Pemerintah Republik Indonesia, melalui Kementerian Sosial (Kemensos), terus berupaya keras memastikan bahwa jaring pengaman sosial (social safety net) ini berfungsi optimal. Di tengah bayang-bayang fluktuasi harga kebutuhan bahan pokok (sembako) yang biasa terjadi di kuartal pertama setiap tahunnya, aliran dana tunai dari PKH diharapkan mampu menjadi “bantalan pelindung” (shock absorber) untuk menjaga daya beli dan memastikan pemenuhan gizi serta pendidikan anak-anak dari keluarga prasejahtera.

Namun, seiring dengan pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang semakin mutakhir dan terintegrasi dengan sistem kependudukan (Dukcapil), proses pencairan PKH di tahun 2026 mengalami pengetatan verifikasi. Banyak masyarakat yang mengeluh dan bingung mengapa saldo di Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) mereka masih kosong, padahal tetangga sebelah rumah sudah mencairkan bantuannya. Kesimpangsiuran informasi mengenai jadwal pasti dari Bank Himbara (BRI, BNI, Mandiri, BSI) maupun PT Pos Indonesia kerap memicu kepanikan di tingkat akar rumput.

Artikel komprehensif ini hadir sebagai panduan definitif dan terlengkap bagi Anda untuk menavigasi pusaran informasi pencairan PKH di bulan Maret 2026. Kita akan membedah secara tuntas segala hal yang perlu Anda ketahui: mulai dari rincian nominal terbaru per komponen, syarat ketat kepesertaan, mekanisme alur pencairan dari pusat ke daerah, arti kode status di aplikasi SIKS-NG, hingga tata cara pengecekan mandiri langsung dari layar ponsel Anda. Simak panduan ini langkah demi langkah agar hak Anda dan keluarga tidak terlewatkan.

Memahami Urgensi Pencairan Bansos PKH di Bulan Maret 2026

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Sebagai sebuah program Bantuan Tunai Bersyarat (Conditional Cash Transfer), PKH telah terbukti secara empiris di kancah internasional sebagai instrumen paling efektif dalam memutus rantai kemiskinan antar-generasi.

Mengapa bulan Maret 2026 menjadi sangat penting?

Secara reguler, skema pencairan PKH dalam satu tahun anggaran dibagi menjadi empat tahap (Triwulanan) atau enam tahap (Dua Bulanan), bergantung pada kebijakan terbaru Kemensos di tahun berjalan. Jika menggunakan skema Triwulanan, maka bulan Maret adalah batas akhir (cut-off) pencairan PKH Tahap 1 (alokasi Januari, Februari, Maret).

Pemerintah menargetkan agar pada akhir Maret 2026, serapan anggaran PKH Tahap 1 sudah mencapai 100%. Percepatan ini diinstruksikan secara langsung dari pusat agar dana tersebut bisa segera berputar di ekonomi kerakyatan tingkat desa, sekaligus mengamankan kebutuhan konsumsi masyarakat prasejahtera sebelum memasuki masa-masa inflasi musiman. Oleh karena itu, bagi KPM yang belum menerima pencairan di bulan Januari atau Februari, bulan Maret ini adalah momentum “Sapu Bersih” di mana bank penyalur dan PT Pos akan bekerja ekstra keras mengeksekusi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

Rincian Nominal Bantuan PKH Maret 2026 Berdasarkan Komponen

Satu hal mendasar yang sering disalahpahami oleh masyarakat awam adalah asumsi bahwa semua penerima PKH mendapatkan jumlah uang yang sama rata. Ini adalah mitos yang salah. Filosofi dasar PKH adalah bantuan yang disesuaikan dengan “beban” atau “komponen” yang ditanggung oleh sebuah keluarga dalam satu Kartu Keluarga (KK). Kemensos membaginya ke dalam tiga pilar komponen utama: Komponen Kesehatan, Komponen Pendidikan, dan Komponen Kesejahteraan Sosial.

Berikut adalah tabel rincian nominal bantuan PKH yang berlaku untuk pencairan di tahun 2026:

Kategori Komponen Kriteria Sasaran Nominal Pencairan Per Tahap (Jika Skema 4 Tahap) Total Bantuan Per Tahun
Kesehatan Ibu Hamil / Masa Nifas Rp 750.000 Rp 3.000.000
Kesehatan Anak Usia Dini (Balita 0 – 6 Tahun) Rp 750.000 Rp 3.000.000
Pendidikan Anak Sekolah Jenjang SD / Sederajat Rp 225.000 Rp 900.000
Pendidikan Anak Sekolah Jenjang SMP / Sederajat Rp 375.000 Rp 1.500.000
Pendidikan Anak Sekolah Jenjang SMA / Sederajat Rp 500.000 Rp 2.000.000
Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Lansia 70 Tahun ke Atas) Rp 600.000 Rp 2.400.000
Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas Berat Rp 600.000 Rp 2.400.000

Aturan Pembatasan (Maksimalisasi Komponen): Sangat penting untuk diketahui bahwa Kemensos memberikan batasan maksimal perhitungan komponen dalam satu Kartu Keluarga (KK). Bantuan maksimal hanya dihitung untuk 4 (empat) orang jiwa dalam satu KK. Jika dalam satu keluarga terdapat 2 anak SD, 1 anak SMA, 1 Balita, dan 1 Lansia (total 5 komponen), maka sistem secara otomatis hanya akan menghitung 4 komponen dengan nominal akumulasi tertinggi.

Syarat Utama Menjadi Penerima PKH di Tahun 2026

Mengapa bulan ini saldo Anda nol, sementara bulan lalu Anda masih menerimanya? PKH bersifat sangat dinamis. Status kepesertaan seseorang bisa gugur (graduasi) kapan saja jika data di lapangan menunjukkan perubahan.

Baca Juga :  Cara Cek Penerima BLT Kesra 900 Ribu Cair Maret 2026: Syarat, Jadwal, & Solusi Pencairan

Agar bantuan PKH Maret 2026 ini mendarat mulus di rekening Anda, berikut adalah syarat administratif dan substansial yang wajib terpenuhi:

  1. Wajib Terdaftar Aktif di DTKS Kemensos: Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) adalah “kitab suci” penyaluran bansos di Indonesia. Jika NIK Anda tidak ada di DTKS, mustahil Anda bisa menerima PKH. Pendaftaran DTKS hanya bisa dilakukan melalui usulan desa/kelurahan lewat mekanisme Musyawarah Desa (Musdes).
  2. Kesesuaian Data Kependudukan (Padan Dukcapil): Ini adalah penyebab kegagalan nomor satu di tahun 2026. Nama, NIK, Tempat/Tanggal Lahir, dan Nama Ibu Kandung di KK Anda harus 100% sama (padan) dengan data di server pusat Ditjen Dukcapil Kemendagri. Perbedaan satu huruf saja (misal: “Siti” di KTP tapi “Siti.” di KK) akan membuat sistem error dan uang gagal ditransfer.
  3. Memiliki Komponen Syarat PKH: Seperti yang dijelaskan di atas, Anda harus berstatus miskin DAN memiliki komponen (Ibu hamil, balita, anak sekolah, lansia, atau disabilitas). Keluarga miskin yang isinya hanya suami istri usia produktif tanpa anak/lansia, tidak memenuhi syarat PKH (namun berpeluang mendapat BPNT/Sembako).
  4. Bukan Kelompok Aparatur Negara: Anggota KK Anda dipastikan tidak ada yang berstatus sebagai ASN (PNS/PPPK), Prajurit TNI, Anggota Polri, Pegawai BUMN/BUMD, atau pensiunannya.
  5. Memenuhi Kewajiban (Kondisionalitas): PKH adalah bantuan bersyarat. Jika Anda punya komponen balita, Anda wajib rutin menimbangnya di Posyandu. Jika punya anak sekolah, tingkat kehadiran absensinya di sekolah tidak boleh di bawah 85%. Jika syarat ini dilanggar, pendamping PKH akan melaporkan ke sistem dan bantuan Anda akan ditangguhkan (suspend).

Jadwal dan Mekanisme Pencairan PKH Maret 2026

Banyak masyarakat bertanya, “Tanggal berapa pastinya PKH cair di bulan Maret ini?”

Jawabannya: Tidak ada satu tanggal pasti yang serentak untuk seluruh wilayah Indonesia. Penyaluran PKH melibatkan triliunan rupiah uang negara yang ditransfer kepada lebih dari 10 juta KPM. Proses ini membutuhkan mekanisme Batch atau Gelombang Pencairan (Termin) untuk mencegah ambruknya sistem perbankan.

Dua Metode Penyaluran Utama 2026:

1. Penyaluran Melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) / Bank Himbara Bagi KPM yang wilayahnya relatif mudah diakses dan sudah memegang kartu KKS (Kartu Merah Putih) dari BRI, BNI, Bank Mandiri, atau BSI (khusus wilayah Aceh), pencairan dilakukan melalui transfer langsung (top-up saldo).

  • Estimasi Waktu: Biasanya pencairan via KKS ini turun lebih dulu. Sepanjang minggu pertama hingga ketiga bulan Maret 2026, saldo akan masuk secara bertahap.
  • Cara Ambil: KPM bisa langsung mendatangi mesin ATM bank bersangkutan atau agen laku pandai (BRILink, Agen46, Mandiri e-Money) terdekat untuk menarik tunai.

2. Penyaluran Melalui PT Pos Indonesia (Kantor Pos) Metode ini diperuntukkan bagi KPM yang berada di wilayah Terdepan, Terluar, Tertinggal (3T), KPM lansia/disabilitas berat yang kesulitan ke ATM, atau KPM yang KKS-nya bermasalah/belum tercetak.

  • Estimasi Waktu: Biasanya memakan waktu sedikit lebih lambat dari KKS karena PT Pos harus mencetak “Surat Undangan” (Danom – Data Nominatif) terlebih dahulu untuk dibagikan melalui perangkat desa (RT/RW).
  • Cara Ambil: Membawa Surat Undangan asli, KTP asli, dan KK asli sesuai jadwal yang tertera di surat undangan (biasanya di Kantor Pos Kecamatan atau di Balai Desa).

Mengintip Alur Birokrasi: Arti Status di SIKS-NG (SPM, SP2D, SI)

Bagi Anda yang sering memantau informasi bansos di media sosial, pasti sering mendengar istilah SPM, SP2D, atau SI. Ini adalah istilah birokrasi keuangan negara yang terpantau di aplikasi SIKS-NG (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation) yang hanya bisa diakses oleh Pendamping PKH atau Operator Desa.

Baca Juga :  Cek Penerima Bansos BPNT Susulan Rp 600 Ribu Cair Spesial Ramadhan 2026

Memahami istilah ini penting agar Anda bisa memprediksi kapan uang masuk:

  • Penetapan KPM: Nama Anda sudah masuk dalam daftar calon penerima tahap ini. (Uang belum ada).
  • Cek Rekening: Sistem pusat sedang mengecek apakah rekening KKS Anda aktif atau terblokir.
  • SPM (Surat Perintah Membayar): Kementerian Sosial sudah menerbitkan surat perintah kepada Kementerian Keuangan untuk mencairkan anggaran. (Mendekati cair, biasanya butuh 1-2 minggu lagi).
  • SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana): Ini adalah dokumen sakti. Kemenkeu sudah memberikan lampu hijau dan dana sudah disiapkan untuk bank penyalur. Nama-nama KPM di tahap ini sudah pasti cair.
  • SI (Standing Instruction): Instruksi akhir dari bank pusat (pusat operasional) ke cabang-cabang bank di daerah untuk melakukan top-up (pengisian saldo) ke masing-masing kartu KKS KPM secara serentak dalam beberapa hari ke depan. (Tinggal menunggu hitungan 1-3 hari kerja).

Jika Pendamping PKH Anda menginformasikan bahwa wilayah Anda statusnya sudah “SI”, barulah Anda boleh berbondong-bondong mengecek ke ATM. Jangan bolak-balik ke ATM setiap hari jika statusnya masih SPM, karena hanya akan membuang waktu dan biaya transportasi Anda.

Cara Cek Status Penerima PKH Maret 2026 Lewat HP

Di era digital 2026, transparansi adalah kunci. Anda tidak perlu lagi “mengemis” informasi kepada ketua RT atau perangkat desa. Kemensos telah menyediakan portal publik yang sangat mudah diakses melalui smartphone Anda.

Berikut adalah panduan teknis langkah demi langkah melakukan pengecekan mandiri:

1. Siapkan Identitas

Siapkan e-KTP fisik Anda. Pastikan Anda mengetahui alamat lengkap sesuai KTP (Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan).

2. Akses Browser

Buka aplikasi peramban (browser) di HP Anda (seperti Google Chrome, Safari, atau Mozilla).

3. Buka Link Resmi

Ketikkan alamat situs resmi: cekbansos.kemensos.go.id (Peringatan Keras: Pastikan domainnya berakhiran .go.id. Hati-hati terhadap aplikasi palsu di Play Store atau link di WhatsApp yang mengiming-imingi pendaftaran bansos berhadiah. Itu adalah penipuan/phishing!).

4. Isi Formulir Pencarian

Di layar HP Anda akan muncul form “Pencarian Data PM (Penerima Manfaat)”:

  1. Pilih Provinsi dari menu dropdown.
  2. Pilih Kabupaten/Kota.
  3. Pilih Kecamatan.
  4. Pilih Desa/Kelurahan.
  5. Ketik Nama Lengkap Penerima Manfaat persis seperti ejaan di KTP (Tanpa gelar).
  6. Ketik Kode Captcha (4 hingga 8 huruf/angka acak) yang tertera di kotak gambar ke dalam kolom kosong di bawahnya. (Gunakan huruf kapital/kecil sesuai gambar).
  7. Klik tombol biru “CARI DATA”.

5. Membaca Hasil Pencarian

  • Jika Tidak Terdaftar: Akan muncul tulisan “Tidak Terdapat Peserta / PM”. Artinya Anda memang bukan penerima bansos.
  • Jika Terdaftar: Akan muncul tabel memanjang ke samping berisi Nama, Umur, dan deretan jenis bansos (BPNT, PKH, PBI-JK).

    • Fokus pada kolom PKH.

    • Jika statusnya “YA”.

    • Keterangannya “Proses Bank Himbara/PT Pos”.

    • Periodenya menunjukkan “Jan-Mar 2026” atau “Tahap 1 2026”.

    • Maka selamat! Bantuan Anda sudah dijadwalkan untuk dicairkan di bulan Maret ini.

Mengapa Saldo PKH Maret 2026 Saya Belum Cair / Nol Rupiah?

Ini adalah momen yang paling membuat frustrasi. Di web Cek Bansos statusnya “YA”, tetangga sudah cair, tapi saat Anda ke agen BRILink, struk menunjukkan saldo Rp 0. Apa yang sebenarnya terjadi?

Berikut adalah beberapa analisis penyebab kegagalan (troubleshooting) pencairan PKH yang paling sering terjadi di lapangan:

– Dana Cair Bergelombang (Termin)

Seperti yang dibahas sebelumnya, SP2D tidak turun serentak. Bisa jadi tetangga Anda masuk di Termin 1, sementara nama Anda dijadwalkan masuk di Termin 3 yang baru akan diproses bank pada akhir Maret atau bahkan awal April. Solusinya: Bersabar dan tunggu informasi dari Pendamping PKH desa Anda.

– Komponen Belum Masuk Usia Syarat (Validasi Sistem)

Misalnya, Anda punya balita. Tapi saat sinkronisasi data Dapodik/Dukcapil, usia balita Anda baru saja genap 6 tahun lebih 1 hari, dan belum masuk sekolah SD. Sistem akan membaca ini sebagai kekosongan komponen (bukan balita lagi, tapi belum siswa SD). Otomatis bantuan untuk anak tersebut ditangguhkan hingga ia masuk Dapodik SD di tahun ajaran baru.

– NIK Dinyatakan Gagal Burekol (Buka Rekening Kolektif)

Bagi KPM transisi (yang baru beralih dari PT Pos ke Bank Himbara), proses pembuatan kartu ATM baru oleh bank gagal dilakukan. Penyebabnya biasanya karena NIK bermasalah di catatan sipil, atau nama KPM ternyata memiliki kesamaan dengan database blacklist di sistem perbankan nasional.

– Graduasi Otomatis (Penghapusan oleh Sistem)

  • Graduasi Alamiah: Komponen Anda sudah habis. Anak SMA Anda sudah lulus tahun lalu, dan tidak ada balita lagi di rumah. Otomatis Anda bukan lagi target PKH.
  • Graduasi Mandiri / Ekonomi: Sistem mendeteksi di KK Anda ada anak yang sudah bekerja di perusahaan dan terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan dengan gaji di atas Upah Minimum Kabupaten (UMK). Sistem pajak dan BPJS yang terintegrasi akan langsung memblokir bansos Anda karena dinilai sudah sejahtera.

Solusi Jika Data Bermasalah: Satu-satunya jalan adalah mendatangi Operator SIKS-NG di Kantor Desa/Kelurahan setempat sambil membawa KTP dan KK asli. Minta operator mengecek “Menu Perbaikan Data” untuk melihat persis apa penyebab penangguhan dana Anda, lalu lakukan perbaikan data (misal: konsolidasi NIK ke Dukcapil) agar bisa diusulkan kembali di tahap berikutnya.

Imbauan Tegas Kemensos: Gunakan Dana PKH dengan Bijak!

Pemerintah menyalurkan triliunan rupiah bukan tanpa tujuan pengawasan. Uang PKH yang cair di bulan Maret 2026 ini memiliki peruntukan yang sangat ketat dan mengikat secara moral.

Baca Juga :  Cek BLT Kesra 900 Ribu Cair Ramadhan 2026, Berikut Jadwal Lengkapnya

Menteri Sosial telah berulang kali memberikan instruksi dan imbauan keras kepada seluruh KPM agar menggunakan dana ini sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) keluarga yang berorientasi pada peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

Apa yang BOLEH dibeli dengan Uang PKH?

  1. Pemenuhan Gizi: Membeli beras, telur, daging, ikan, sayuran, susu hamil, dan vitamin untuk balita agar terhindar dari Stunting.
  2. Kebutuhan Pendidikan: Membeli seragam sekolah, sepatu, tas, alat tulis, buku LKS, atau membayar biaya transportasi (ongkos) anak ke sekolah.
  3. Pemeriksaan Kesehatan: Membayar biaya transportasi untuk kontrol kehamilan ibu ke Puskesmas atau pengobatan lansia yang sakit menahun.

Apa yang DILARANG KERAS dibeli dengan Uang PKH?

  1. Rokok dan Tembakau: Ini adalah pantangan terbesar. Dana negara untuk gizi balita haram hukumnya “dibakar” menjadi asap rokok oleh kepala keluarga. Pendamping PKH berhak mencoret kepesertaan Anda jika kedapatan dana digunakan untuk ini.
  2. Minuman Keras & Narkoba: Jelas melanggar hukum dan syariat.
  3. Barang Konsumtif Tersier: Membeli skincare mahal, mencicil smartphone keluaran terbaru (yang bukan untuk keperluan darurat belajar anak), perhiasan emas, atau baju branded.
  4. Judi Online (Slot): Di tengah maraknya epidemi judi online, pemerintah desa dan pendamping bekerja sama dengan Babinkamtibmas akan menindak tegas KPM yang uang bansosnya digunakan untuk deposit judi.
  5. Membayar Hutang Pinjaman Online (Pinjol) Ilegal.

Gunakanlah dana pencairan Maret 2026 ini dengan penuh rasa syukur. Jelang Ramadhan, pastikan beras di dapur aman, sehingga ibadah puasa keluarga Anda bisa berjalan dengan khusyuk tanpa kelaparan yang tidak wajar.

Kesimpulan

Bansos PKH bulan Maret 2026 adalah manifestasi nyata dari kehadiran negara untuk melindungi kelompok masyarakat paling rentan di Indonesia. Dengan nominal yang terukur berdasarkan komponen mulai dari balita hingga lansia program ini diharapkan mampu menggerakkan roda ekonomi desa dan menjaga gizi generasi penerus bangsa.

Memahami syarat kependudukan (kepadanan NIK), memantau jadwal pencairan secara bijak tanpa terhasut hoaks, serta mampu mengecek status kepesertaan secara mandiri melalui web resmi Kemensos adalah kunci agar Anda tidak kebingungan. Jika Anda menemui kendala saldo nol atau data tidak valid, jalur birokrasi melalui Operator SIKS-NG Desa adalah solusi utama Anda. Terakhir, manfaatkanlah rupiah demi rupiah yang Anda terima untuk investasi jangka panjang keluarga Anda: pendidikan dan kesehatan.

Pertanyaan Sering Diajukan (FAQ) Seputar PKH Maret 2026

Apakah bisa daftar PKH secara mandiri lewat HP (Aplikasi Cek Bansos)?

Aplikasi Cek Bansos memang memiliki fitur “Daftar Usulan”. Namun, fitur ini hanya sebatas mengusulkan nama Anda ke dalam DTKS. Masuk DTKS tidak otomatis membuat Anda langsung dapat PKH. Penentuan penerima PKH dilakukan oleh sistem pusat (by system) berdasarkan kuota nasional (maksimal 10 juta KPM) dan skala prioritas kemiskinan ekstrem di daerah Anda. Usulan yang paling kuat tetap melalui Musyawarah Desa (Musdes).

Bolehkah uang PKH tidak diambil semuanya dan ditabung di ATM KKS?

Boleh saja menyisakan sedikit saldo sebagai tabungan. Namun, sangat disarankan untuk mencairkan sebagian besar dana tersebut saat jadwalnya tiba. Jika saldo utuh tidak pernah disentuh atau ditransaksikan sama sekali dalam rentang waktu beberapa bulan (biasanya lebih dari 3 bulan), sistem Bank dan Kemensos akan menganggap Anda sudah “tidak membutuhkan” bantuan tersebut, dan dana berisiko ditarik kembali ke Kas Negara (idle cash).

Saya penerima BPNT (Beras/Sembako), apakah otomatis pasti dapat PKH juga?

Tidak. BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) dan PKH adalah dua program yang berbeda dengan anggaran yang berbeda. Banyak KPM yang hanya mendapat BPNT saja (dijuluki KPM BPNT Murni). Untuk mendapatkan PKH, selain miskin (terdaftar DTKS), Anda wajib memiliki komponen (Anak sekolah, Balita, Lansia, dll). Jika Anda memenuhi syarat tersebut, Anda berpeluang menjadi KPM PKH+BPNT (Penerima ganda yang sah).

Kenapa anak saya yang baru masuk SMP nominal PKH-nya masih hitungan SD?

Ini disebut “Ketertinggalan Data Komponen”. Kemensos menarik data jenjang pendidikan anak Anda dari Dapodik (Kementerian Pendidikan). Jika anak Anda baru masuk SMP, pihak sekolah SMP (Operator Dapodik) butuh waktu untuk melakukan sinkronisasi data siswa baru ke pusat. Sebelum data itu “padan” dengan SIKS-NG Kemensos, sistem masih akan membaca anak Anda di jenjang sebelumnya (SD). Terus komunikasikan hal ini dengan Pendamping PKH dan Wali Kelas anak Anda agar segera di-update.

Kartu KKS saya hilang atau tertelan mesin ATM, bagaimana cara urusnya agar PKH tetap cair?

Jangan panik, uang Anda aman di rekening. Segera lakukan langkah ini:

  1. Datangi Kantor Polisi terdekat untuk membuat Surat Keterangan Kehilangan.
  2. Bawa Surat Kehilangan tersebut, KTP asli, KK asli, dan Buku Tabungan KKS (jika ada) ke Kantor Cabang Bank Penyalur (BRI/BNI/Mandiri/BSI) terdekat.
  3. Laporkan juga kepada Pendamping PKH Anda agar mereka mencatat bahwa Anda sedang dalam proses pergantian fisik kartu, sehingga tidak dianggap KPM pasif. Pihak bank akan mencetakkan kartu KKS baru untuk Anda.