Mahkamah Agung (MA) secara resmi menolak permohonan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan oleh mantan Direktur Utama PT Garuda Indonesia, Emirsyah Satar. Keputusan ini memperkuat vonis sebelumnya terkait keterlibatan Emirsyah dalam kasus tindak pidana korupsi pengadaan pesawat di maskapai pelat merah tersebut.
Dengan ditolaknya permohonan PK ini, maka putusan hukum terhadap Emirsyah Satar tetap berlaku dan bersifat inkrah. Upaya hukum luar biasa yang ditempuh mantan petinggi Garuda Indonesia tersebut tidak berhasil membatalkan hukuman yang telah dijatuhkan oleh pengadilan sebelumnya.
Kasus korupsi yang menyeret Emirsyah Satar sendiri telah menyita perhatian publik cukup luas, mengingat posisinya yang strategis dalam industri penerbangan nasional. Hingga saat ini, pihak otoritas hukum terus berkomitmen dalam menuntaskan perkara rasuah yang merugikan negara tersebut.