Di tengah perubahan zaman yang kian cepat, Indonesia berdiri di persimpangan penting. Presiden Prabowo telah mencanangkan Koperasi Merah Putih sebagai motor demokrasi ekonomi baru. Namun satu pertanyaan krusial muncul: siapa yang akan menerjemahkan visi besar itu di tingkat lokal? Jawabannya sederhana: kepala daerah.
Di era desentralisasi, bupati, wali kota, hingga gubernur bukan lagi sekadar pejabat administratif. Mereka adalah arsitek ekonomi daerah, pemimpin di garis depan yang memiliki tanggung jawab strategis membangun masa depan wilayahnya. Dalam konteks kebangkitan koperasi digital, kepala daerah memegang peran kunci sebagai penggerak, pelindung, sekaligus akselerator transformasi ekonomi rakyat.
Koperasi: Dari Tradisi Menuju Masa Depan
Selama ini, koperasi sering dianggap entitas bisnis tradisional. Namun, kenyataan berkata lain. Koperasi adalah instrumen distribusi kekayaan yang paling adil di negeri ini. Dengan kontribusi 6,2% terhadap PDB nasional, koperasi menjadi bukti nyata bahwa ekonomi rakyat bukan mitos. Masalahnya satu: koperasi terjebak di pinggiran sistem keuangan formal.
Sistem informasi kredit nasional yang selama ini dikendalikan oleh bank dan biro kredit swasta belum menjangkau koperasi. Akibatnya, koperasi kesulitan mengakses pembiayaan, tidak memiliki sistem pengelolaan risiko yang akurat, dan terasing dari ekosistem digital ekonomi nasional.
Inilah momentum emas. Di bawah pemerintahan Prabowo, digitalisasi koperasi bukan pilihan, tapi keniscayaan. Pemerintah pusat telah merancang Platform Informasi Kredit Nasional Berbasis Koperasi sebagai jawaban strategis. Namun, keberhasilan platform ini tidak akan terwujud tanpa peran aktif kepala daerah.
Kepala Daerah: Pusat Gravitasi Ekonomi Rakyat
Kepala daerah hari ini tidak cukup hanya berperan sebagai administrator pemerintahan. Mereka adalah pengendali ruang ekonomi lokal yang memiliki mandat strategis membentuk arah pertumbuhan wilayahnya. Dengan kewenangan desentralisasi yang dipegang, kepala daerah dapat menjalankan kebijakan afirmatif untuk mempercepat transformasi koperasi menjadi tulang punggung ekonomi rakyat di era digital.
Insentif fiskal dapat diberikan kepada koperasi yang mulai mengadopsi sistem digital, mendorong kemitraan strategis antara koperasi dan UMKM sebagai rantai distribusi ekonomi daerah, serta menjadikan koperasi sebagai mitra utama dalam pengadaan barang dan jasa daerah, terutama di sektor pangan, perikanan, dan industri kreatif.
Tak kalah penting, APBD dapat diarahkan secara lebih progresif untuk program literasi digital koperasi, memastikan tidak ada entitas ekonomi rakyat yang tertinggal dalam transformasi digital ini. Lebih jauh, kepala daerah harus memosisikan dirinya sebagai jembatan strategis yang menghubungkan koperasi di wilayahnya dengan platform informasi kredit nasional.
Melalui integrasi ini, koperasi di daerah tidak hanya berkembang sebagai entitas bisnis, tetapi juga menjadi bagian dari arsitektur ekonomi digital nasional yang lebih besar. Dengan langkah tersebut, kepala daerah secara langsung membangun kedaulatan ekonomi digital rakyat di wilayahnya, sekaligus memperkuat posisi koperasi sebagai instrumen distribusi kesejahteraan yang adil dan berkelanjutan.
Kedaulatan Data Ekonomi Daerah: Urgensi Baru
Di era globalisasi digital, data adalah komoditas strategis. Saat koperasi diabaikan dalam sistem informasi keuangan nasional, data transaksi ekonomi rakyat perlahan diserap oleh fintech dan biro kredit asing. Ini adalah bentuk kolonialisme data baru. Kepala daerah harus sadar: data ekonomi rakyat di wilayahnya adalah aset strategis daerah.
Dengan memanfaatkan platform kredit berbasis koperasi, data tersebut dapat dikelola oleh koperasi sendiri, diawasi oleh pemerintah daerah, dan dijaga oleh regulasi negara. Di sinilah kepala daerah memegang peran sentral sebagai penjaga kedaulatan data ekonomi rakyat di daerahnya.
Membangun Demokrasi Ekonomi Digital
Koperasi digital bukan sekadar alat bisnis. Ia adalah pondasi demokrasi ekonomi baru. Di tangan koperasi, ekonomi tidak lagi didikte oleh korporasi besar, tapi dijalankan oleh rakyat sendiri. Kepala daerah, sebagai pemimpin lokal, adalah pengawal demokrasi ekonomi digital ini.
Dengan memastikan koperasi tumbuh sebagai subjek utama dalam distribusi keuangan daerah, kepala daerah sedang membangun masa depan daerahnya—masa depan di mana ekonomi tumbuh dari bawah, dikendalikan oleh rakyat, dan diawasi oleh pemimpin daerahnya sendiri.
Misi Peradaban di Tangan Pemimpin Lokal
Transformasi koperasi digital adalah agenda besar. Tapi keberhasilan agenda ini tidak ditentukan di ruang rapat Jakarta. Ia ditentukan di desa-desa, di kecamatan, di kota-kota kecil di seluruh Indonesia. Dan para pemegang kunci perubahan itu adalah kepala daerah. Trust Indonesia menjadi saksi atas usaha itu dari semua kepala daerah mitranya yang progresif dan visioner sampai hari ini.
Saatnya kepala daerah berdiri sebagai arsitek ekonomi daerah, penggerak koperasi digital, dan penjaga data ekonomi rakyat. Di pundak mereka, harapan peradaban ekonomi baru Indonesia disematkan. Saat koperasi digital tumbuh di tiap sudut negeri, ekonomi rakyat akan bangkit, dan Indonesia akan melangkah menuju kedaulatan sejati: kedaulatan di tangan rakyat.