Kementerian Hukum Republik Indonesia secara resmi menyatakan akan melakukan peninjauan kembali terkait kebijakan kenaikan tarif untuk proses pelepasan status Warga Negara Indonesia (WNI) serta naturalisasi bagi Warga Negara Asing (WNA).
Langkah ini diambil sebagai bentuk respons cepat pemerintah terhadap berbagai masukan dan aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat luas. Pihak kementerian menyadari pentingnya mendengarkan suara publik dalam setiap penetapan kebijakan yang berdampak langsung pada masyarakat.
Hingga saat ini, proses reviu tersebut masih berlangsung. Kemenkum RI berkomitmen untuk memastikan bahwa penyesuaian tarif nantinya tetap memperhatikan aspek keadilan serta kemudahan administrasi bagi seluruh pihak yang berkepentingan.
Masyarakat diharapkan untuk tetap tenang dan memantau perkembangan informasi resmi dari kanal-kanal komunikasi Kementerian Hukum terkait hasil evaluasi kebijakan tersebut dalam waktu dekat.