Pemerintah terus mematangkan integrasi data kependudukan nasional melalui Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Dukcapil 2026. Fokus utama dalam pertemuan ini adalah menyelaraskan kebijakan tata kelola data kependudukan agar lebih akurat dan terintegrasi.
Dalam forum tersebut, penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Identitas Kependudukan Digital (IKD) ditegaskan sebagai fondasi utama dalam membangun Digital Public Infrastructure (DPI) di Indonesia. Langkah strategis ini diharapkan mampu menciptakan ekosistem data yang bersih, mutakhir, dan dapat diandalkan oleh berbagai sektor.
Salah satu dampak krusial dari pemutakhiran data ini adalah efektivitas penyaluran bantuan sosial (bansos). Dengan basis data kependudukan yang valid dan terintegrasi secara nasional, pemerintah optimistis distribusi bantuan dapat berjalan lebih tepat sasaran, sehingga meminimalisir risiko salah sasaran atau duplikasi data di lapangan.
