Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, memberikan klarifikasi terkait dampak putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap izin usaha pertambangan (IUP). Ia menegaskan bahwa putusan MK tidak membatalkan atau menganulir penunjukan IUP yang telah diberikan kepada organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan, koperasi, maupun perguruan tinggi.
Menurut Bahlil, pemberian izin yang sudah berjalan tetap memiliki landasan hukum yang sah. Ia memastikan bahwa langkah pemerintah dalam memberikan prioritas IUP kepada lembaga-lembaga tersebut tetap berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku meski ada sorotan dari sisi konstitusional.
Pemerintah sebelumnya memang membuka ruang bagi ormas keagamaan dan institusi pendidikan untuk mengelola lahan pertambangan sebagai bagian dari pemberdayaan ekonomi. Bahlil menekankan bahwa kebijakan ini merupakan upaya untuk memberikan nilai tambah bagi organisasi yang selama ini berkontribusi besar bagi masyarakat.
Dengan adanya penegasan ini, Bahlil berharap tidak ada lagi keraguan atau spekulasi di publik mengenai status izin tambang yang telah dikantongi oleh berbagai pihak tersebut. Proses pengelolaan tambang oleh ormas dan kampus pun diharapkan tetap berjalan sesuai dengan ketentuan teknis yang ditetapkan pemerintah.