Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian melontarkan usulan strategis untuk menekan angka korupsi di tingkat daerah. Ia mengusulkan adanya pembatasan biaya kampanye dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
Tito menilai bahwa tingginya ongkos politik saat ini menjadi salah satu pemicu utama maraknya Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap para kepala daerah. Menurutnya, besaran gaji yang diterima kepala daerah tidak sebanding dengan modal besar yang dikeluarkan selama masa kampanye.
Kesenjangan antara pengeluaran politik dan pendapatan resmi ini dikhawatirkan mendorong kepala daerah untuk mencari pendapatan tambahan melalui cara-cara ilegal. Dengan adanya regulasi pembatasan biaya kampanye, diharapkan praktik politik uang dapat diminimalisir sehingga kepala daerah terpilih bisa bekerja tanpa terbebani utang politik.