Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Ono Surono, secara tegas menyatakan penolakannya terhadap wacana pengaktifan kembali Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) di tingkat SMA dan SMK negeri. Menurutnya, pendidikan merupakan hak dasar yang harus dijamin sepenuhnya oleh negara.
Ono menekankan bahwa pemerintah memiliki kewajiban konstitusional untuk menyelenggarakan pendidikan gratis bagi masyarakat. Ia menegaskan bahwa beban biaya operasional sekolah seharusnya ditanggung melalui alokasi anggaran daerah maupun pusat, bukan dibebankan kembali kepada orang tua murid.
Lebih lanjut, politisi tersebut menilai bahwa kebijakan pendidikan gratis merupakan langkah krusial untuk memastikan akses pendidikan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat di Jawa Barat. Ia berharap pemerintah daerah tetap konsisten menjaga komitmen tersebut demi meningkatkan kualitas sumber daya manusia tanpa terhambat oleh kendala biaya.