Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan kesiapannya untuk menghadapi gugatan praperadilan kedua yang diajukan oleh Asrul Azis Taba. Asrul, yang menjabat sebagai Komisaris PT Raudah Eksati Utama sekaligus Ketua Umum Kesthuri, menempuh jalur hukum ini terkait status tersangkanya dalam kasus dugaan korupsi kuota haji.
Pihak lembaga antirasuah menegaskan akan meladeni proses hukum tersebut sesuai dengan prosedur yang berlaku. Langkah praperadilan ini merupakan upaya hukum lanjutan yang dilakukan oleh pihak tersangka untuk menyoal penetapan status tersangka yang dilakukan oleh penyidik KPK.
Hingga saat ini, KPK terus mengumpulkan bukti-bukti kuat untuk mendalami dugaan praktik rasuah dalam pengaturan kuota haji tersebut. Lembaga pimpinan Nawawi Pomolango ini optimistis bahwa seluruh proses penyidikan yang dilakukan telah sesuai dengan koridor hukum dan aturan perundang-undangan yang berlaku.