Bupati Badung akhirnya angkat bicara terkait kegaduhan yang dipicu oleh sebuah ajang lari di kawasan Canggu. Event tersebut menuai kritik tajam dari masyarakat karena diduga hanya diperuntukkan bagi warga negara asing (WNA) dan dinilai bersifat diskriminatif terhadap warga lokal.
Menanggapi isu tersebut, Bupati Badung menekankan bahwa setiap penyelenggara kegiatan publik di wilayahnya wajib mematuhi ketentuan perizinan yang berlaku. Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak akan menoleransi aktivitas yang mencederai rasa keadilan sosial di tengah masyarakat.
“Kami selalu menekankan pentingnya perizinan yang prosedural dan ketertiban umum. Setiap event yang digelar di Badung harus menghormati aturan yang ada dan tidak boleh menimbulkan kesan eksklusivitas yang merugikan atau mendiskriminasi pihak tertentu,” tegasnya.
Lebih lanjut, pihak pemerintah daerah menyatakan akan melakukan pengawasan lebih ketat terhadap penyelenggaraan acara berbasis komunitas atau olahraga di kawasan pariwisata. Hal ini dilakukan guna memastikan bahwa setiap kegiatan yang berlangsung tetap menjunjung tinggi inklusivitas dan selaras dengan norma sosial yang berlaku di Bali.