Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengambil langkah tegas terkait permasalahan gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di sejumlah daerah. Tito menyatakan pihaknya akan melakukan bedah atau peninjauan mendalam terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bagi pemerintah daerah yang mengaku tidak mampu membayar gaji PPPK.
Menurut Tito, langkah evaluasi ini diperlukan untuk memastikan apakah kendala pembayaran tersebut murni disebabkan oleh keterbatasan anggaran atau karena ketidakefisienan dalam pengelolaan keuangan daerah. Ia menegaskan bahwa setiap daerah harus mampu memprioritaskan belanja pegawai yang menjadi tanggung jawab pemerintah.
Sebagai solusi jangka panjang, Mendagri mendorong seluruh pemerintah daerah untuk melakukan efisiensi anggaran secara ketat. Selain itu, Tito menekankan pentingnya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar kemandirian fiskal daerah dapat meningkat dan tidak terus-menerus bergantung pada dana transfer pusat.
Pemerintah pusat berharap melalui langkah audit ini, tidak ada lagi hak-hak pegawai PPPK yang terabaikan, sekaligus mendorong tata kelola keuangan daerah yang lebih transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.